Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dr. H. Adib, M.Ag, meminta agar tata kelola keuangan pada lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag Jawa Barat berjalan lancar dan tidak ada penyimpangan. Jika persoalan tata kelola keuangan belum juga selesai, maka harus dipertanyakan bagaimana program untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Adib mengatakan hal itu saat berbicara melalui aplikasi zoom pada acara rapat koordinasi bidang pendidikan madrasah Se-Jabar, di depan 90 perserta, yang merupakan ketua KKM MI, MTs dan MA se- Jawa Barat, di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Jln. H. Alpi Kota Bandung, Senin. Hadir pada rakor tersebut Kepala Bidang Madrasah Dr. H. Yusuf, Kasi Tendik H. Dede Kusnadi, M.M.Pd, Kasi Kursis Evi Soviawati, SH, M.Pd, Kasi Guru H. Ade Ruhiyat, SE, MM, dan Kasi Sarana Prasarana M.Nur Rochmat Robi.
"Apa yang Pak Usup Rahman Hakim dari Itjen Kemenag RI pada sesi sebelumnya, menjadi pelajaran penting bagi kita semua, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau ternyata ada temuan oleh inspektorat, kita yakin itu dalam kerangka untuk pembinaan. Jika sudah tahu itu keliru, sebaiknya bertobat lalu dan jangan mengulanginya lagi,” tuturnya.
Menurutnya, ada dua hal yang ingin didorongnya dalam kaitan madrasah. Pertama, yang berhubungan dengan tata kelola. Tentu yang paling krusial adalah terkait dengan tata kelola keuangan . Apalagi dengan sumber pendanaan dari APBN dan APBD termasuk BOS, BOP dan BPMU. Selain itu ada pula dana dari masyarakat yang ada hubungannya dengan komite.
“Semuanya harus dikelola secara baik, dengan prinsip prinsip tata kelola yang baik, transfaran, akuntabel, efektif, efisien dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Atau juga mungkin tidak tepatnya sasaran dari program yang sudah dicanangkan baik oleh komite maupun pemerintah,” ujarnya.
Zona Integritas
Oleh karena itu khusus bagi madrasah negeri, Adib mendorong semuanya masuk ke dalam kawasan Zona Integritas (ZI). Jika sudah masuk pada pembangunan ZI, dia yakin langkah akan mudah, ringan, dan fokus pada peningkatan mutu layanan pada peserta didik. Tapi kalau masih belepotan atau carut marut dari sisi tata kelolanya, maka jangan harap bisa berpikir untuk meningkatkan layanan pada para siswa.
“Saya minta agar hasil penilaian kepala madrasah yang kemarin, harus diperhatikan betul terkait bagaimana tata kelola manajemennya. Itu menjadi indikator penting. Karena kalau kita masih belepotan dari sisi tata kelola, maka akan sulit untuk bisa berinovasi meningkatkan mutu layanan bagi anak anak kita,” kata Adib.
Menurut Adib, madrasah negeri sudah seharusnyalah bersyukur. Karena jika dibandingkan dengan swasta, meskipun tidak berlebih, tapi paling tidak sebagian besar anggarannya sudah disiapkan. Karena itu Adib mengajak untuk mewujudkan tata kelola yang baik untuk madrasah, mulai dari tata kelola keuangan, manajemen, SDM dan sebagainya.
Selain tata kelola, hal kedua adalah menggandeng KPK terutama pada item jejaring pendidikan, dalam rangka menerapkan prinsip prinsip pendidikan anti-korupsi di lingkungan madrasah. Ini tentu harus ada dalam seluruh kurikulum madrasah, yang mengarah pada upaya melahirkan sosok generasi yang memiliki integritas tinggi.
“Tentu bagi kita di madrasah bukan hal yang aneh. Karena yang menjadi salah satu tujuan output kita adalah melahirkan lulusan, yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan teknologi keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik yang disebut akhlakul karimah. Juga memiliki sikap anti-korupsi,” ujar Adib.
